Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

  • Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan   kepada Daerah.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
    • perumusan kebijakan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
    • pelaksanaan kebijakan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
    • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
    • pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

  • menyusun perencanaan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  • memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  • mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  • memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  • melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  • melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  • melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan;
  • melaksanakan administrasi/penatausahaan dinas; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris Dinas

Pasal 6

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
  • Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
    • penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
    • penyelenggaraaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
    • penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
    • penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
    • pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

  • merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  • memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
  • mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
  • mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
  • memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
  • mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 8

  • Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
    • pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
    • pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
    • pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

  • menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  • merencanakan bahan kebijakan bidang perencanaan dan pelaporan;
  • menyusun bahan kebijakan bidang perencanaan dan pelaporan;
  • menyusun bahan kebijakan bidang perencanaan dan pelaporan;
  • merancang bahan kebijakan bidang perencanaan dan pelaporan;
  • mengembangkan bahan kebijakan bidang perencanaan dan pelaporan;
  • membuat konsep bahan kebijakan bidang perencanaan dan pelaporan;
  • mengkaji ulang bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;
  • menganalisis bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan;
  • menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
  • mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
  • melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
  • mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
  • menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
  • menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
  • menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas;
  • menyusun  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  dan  Perjanjian  Kinerja  (PK) Dinas;
  • menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
  • menyusun Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas;
  • melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan pelaporan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 10

  • Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
    • penyusunan  rencana  kegiatan  pengelolaan  administrasi  keuangan Dinas;
    • pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
    • pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan;

  • merencanakan bahan kebijakan bidang pengelolaan keuangan;
  • menyusun bahan kebijakan bidang pengelolaan keuangan;
  • merancang bahan kebijakan bidang pengelolaan keuangan;
  • mengembangkan bahan kebijakan bidang pengelolaan keuangan;
  • membuat konsep bahan kebijakan bidang pengelolaan keuangan;
  • mengkaji ulang bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
  • menganalisis bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
  • melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  • melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
  • melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
  • melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
  • melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

  • Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
    • penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    • penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    • pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

  •  menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  • melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
  • melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  • melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
  • melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  • melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
  • melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
  • melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
  • melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas;
  • melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
  • melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  • melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
  • melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
  • melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  • melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  • melakukan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Paragraf 1

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 14

  • Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas;
  • Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
    • penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan;
    • pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan;
    • pelaksanaan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan;
    • pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan adalah sebagai berikut;

  • merumuskan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan;
  • memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan;
  • mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan;
  • mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan;
  • memimpin pelaksanaan kegiatan bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan;
  • mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan;
  • melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan serta penyuluhan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

Pasal 16

  • Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
  • Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:
    • penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;
    • pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;
    • penyelenggaraan kegiatan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;
    • pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Rincian tugas Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;

d. merancang bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan irigasi serta pembiayaan;

i. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;

j. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

k. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;

l. melaksnakan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;

m. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

n. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan chek dam dan embung yang berskala (15 – 50 ha), irigasi tersier/kwarter;

o. melaksanakan kegiatan perluasan areal tanam;

p. melaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan;

q. melaksanakan bimbingan teknis dan usaha tani konservasi lahan dan rehabilitasi lahan;

r. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana lahan;

s. melaksanakan pengembangan pemanfaatan irigasi tanah dangkal;

t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Pasal 18

(1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

(2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Pasal 19

Rincian tugas Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. merancang bahan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

i. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur dalam kegiatan penyaluran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian

j. melaksanakan    penyediaan    pupuk, pestisida,    alat    dan  mesin pertanian;

k. melakukan  pegawasan  peredaran  dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

l. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Paragraf 4

Kepala Seksi Penyuluhan

Pasal 20

(1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

(2) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penyuluhan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

    • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan;
    • b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis penyuluhan;
    • c. penyelenggaraan kegiatan teknis penyuluhan;
    • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan; dan
    • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Seksi Penyuluhan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Seksi Penyuluhan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis penyuluhan;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis penyuluhan;

d. merancang bahan kebijakan teknis penyuluhan;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis penyuluhan;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis penyuluhan;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis penyuluhan;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis penyuluhan;

i. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;

j. melaksakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;

k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;

l. menyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;

m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;

n. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;

o. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;

p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;

q. melaksanakan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

r. menyiapkan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

s.  menyiapkan bahan  informasi  dan  media penyuluhan pertanian;

t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyuluhan; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan

Paragraf 1

Kepala Bidang Tanaman Pangan

Pasal 22

(1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang tanaman pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

    • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
    • b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
    • c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
    • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan; dan
    • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

c. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

e. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perbenihan, perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 24

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Tanaman Pangan.

(2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

c. penyelenggaraan kegiatan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Rincian tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

d. merancang bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

h. menganalisis bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;

i. menyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih bidang tanaman pangan tanaman pangan;

j. menyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih bidang tanaman pangan;

k. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih bidang tanaman pangan;

l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul bidang tanaman pangan;

m. melaksanakan   penyiapan   bahan   rekomendasi   pemasukan   dan pengeluaran benih yang beredar bidang tanaman pangan;

n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) bidang tanaman pangan;

o. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan organism pengganggu tumbuhan (OPT) bidang tanaman pangan;

p. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan (OPT) bidang tanaman pangan;

q. melaksanakan pengelolaan data operasional pengamatan dan peramalan (OPT) bidang tanaman pangan;

r. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan operasional pengamatan dan peramalan (OPT) bidang tanaman pangan;

s. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu bidang tanaman pangan;

t. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bidang tanaman pangan;

u. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bidang tanaman pangan;

v. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan bidang tanaman pangan;

w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan

Pasal 26

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

(2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis produksi tanaman pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

    • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;
    • b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis produksi tanaman pangan;
    • c. penyelenggaraan kegiatan teknis produksi tanaman pangan;
    • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi tanaman pangan; dan
    • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Pasal 27

Rincian tugas Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Seksi Produksi Tanaman Pangan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;

d. merancang bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan;

i. melaksakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi bidang tanaman pangan;

j. melaksakan bimbingan penerapan teknologi budidaya bidang tanaman pangan;

k. melaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Paragraf 4

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Pasal 28

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Tanaman Pangan.

(2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Pasal 29

Rincian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

d. merancang bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;

i. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang tanaman pangan;

j. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) bidang tanaman pangan;

k. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang tanaman pangan;

l. menyelenggaran promosi  produk bidang tanaman pangan;

m. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Bagian Kelima

Bidang Hortikultura

Paragraf 1

Kepala Bidang Hortikultura

Pasal 30

(1) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang hortikultura.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Hortikultura adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura;

b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura;

c. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura;

d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura;

e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura;

f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perbenihan, perlindungan hortikultura, produksi hortikultura dan pengolahan serta pemasaran hasil hortikultura; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Paragraf 2

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura

Pasal 32

  1. (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
  1. (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura.
  1. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
    • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
    • b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
    • c. penyelenggaraan kegiatan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
    • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan dan perlindungan hortikultura; dan
    • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 33

Rincian tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura adalah sebagai berikut:

  • a. menyusun rencana kerja Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
  • b. menyusun bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
  • c. merencanakan bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
  • d. merancang bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
  • e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
  • f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
  • g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
  • h. menganalisis bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;

i. menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih bidang hortikultura;

  • j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih bidang hortikultura;
  • k. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih bidang hortikultura;
  • l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul bidang hortikultura;
  • m. melaksanakan   penyiapan   bahan   rekomendasi   pemasukan   dan

pengeluaran benih yang beredar bidang tanaman hortikultura;

  • n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) bidang hortikultura;
  • o. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan organism pengganggu tumbuhan (OPT) bidang hortikultura;
  • p. melaksanakan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan (OPT) bidang hortikultura;
  • q. melaksanakan pengelolaan data operasional pengamatan dan peramalan (OPT) bidang hortikultura;
  • r. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan operasional pengamatan dan peramalan (OPT) bidang hortikultura;

s. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu bidang hortikultura;

  • t. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bidang hortikultura;
  • u. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bidang hortikultura;
  • v. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan bidang hortikultura;
  • w. melaksanakan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan

  • x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 34

  1. (1) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.
  1. (2) Kepala Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis produksi hortikultura.
  1. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Seksi Produksi Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

    • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi hortikultura;
    • b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis produksi hortikultura;
    • c. penyelenggaraan kegiatan teknis produksi hortikultura;
    • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi hortikultura; dan
  • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 35

Rincian tugas Kepala Seksi Produksi Hortikultura adalah sebagai berikut:

  • a. menyusun rencana kerja Seksi Produksi Hortikultura;
  • b. menyusun bahan kebijakan teknis produksi hortikultura;
  • c. merencanakan bahan kebijakan teknis produksi hortikultura;
  • d. merancang bahan kebijakan teknis produksi hortikultura bahan kebijakan teknis produksi hortikultura;
  • e. membuat konsep bahan kebijakan teknis produksi hortikultura;
  • f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis produksi hortikultura;
  • g. menganalisis bahan kebijakan teknis produksi hortikultura;
  • h. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi bidang hortikultura;
  • i. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya bidang hortikultura;
  • j. melaksanakan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  Seksi

Produksi Hortikultura; dan

  • k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Pasal 36

  1. (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

  1. (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
  1. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

    • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
    • b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
    • c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
    • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan
    • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 37

Rincian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah sebagai berikut:

  • a. menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
  • b. menyusun bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  • c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  • d. merancang bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  • e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  • f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  • g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  • h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
  • i. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang hortikultura;
  • j. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) bidang hortikultura;
  • k. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang hortikultura;
  • l. menyelenggarakan promosi  produk bidang hortikultura;
  • m. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil bidang hortikultura;
  • n. melaksanakan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  Seksi

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; dan

  • o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam

Bidang Perkebunan

Paragraf 1

Kepala Bidang Perkebunan

Pasal 38

  1. (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
  1. (2) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perkebunan.
  1. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

    • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
  • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut:

  • a. merumuskan kebijakan teknis bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • b. memverifikasi bahan kebijakan bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • c. mengoordinasikan bahan kebijakan bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • d. mempromosikan bahan kebijakan bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • e. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perbenihan, perlindungan perkebunan, produksi perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
  • h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2

Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 40

  1. (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Perkebunan.

  1. (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan.
  2. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
  • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  • b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  • c. penyelenggaraan kegiatan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan dan perlindungan perkebunan; dan
  • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Rincian tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:

  • a. menyusun   rencana   kerja   Seksi   Perbenihan   dan   Perlindungan

Perkebunan;

  • b. menyusun bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  • c. merencanakan bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  • d. merancang bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  • e. mengembangkan bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  • f. membuat konsep bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  • g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  • h. menganalisis bahan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;

i. menyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih

bidang perkebunan;

  • j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih bidang perkebunan;
  • k. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih bidang perkebunan;
  • l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul bidang perkebunan;
  • m. melaksanakan   penyiapan   bahan   rekomendasi   pemasukan   dan

pengeluaran benih yang beredar bidang perkebunan;

  • n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) bidang perkebunan;
  • o. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) bidang perkebunan;
  • p. melaksanakan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan (OPT) bidang perkebunan;
  • q. melaksanakan pengelolaan data operasional pengamatan dan peramalan (OPT) bidang perkebunan;
  • r. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan operasional pengamatan dan peramalan (OPT) bidang perkebunan;
  • s. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bidang perkebunan;
  • t. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bidang perkebunan;
  • u. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan bidang perkebunan;
  • v. melaksanakan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan

  • w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Produksi Perkebunan

Pasal 42

  1. (1) Seksi Produksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Perkebunan.

  1. (2) Kepala Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis produksi perkebunan.
  1. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Seksi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

    • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi perkebunan;
    • b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis produksi perkebunan;
    • c. penyelenggaraan kegiatan teknis produksi perkebunan;
    • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan; dan
    • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Rincian tugas Kepala Seksi Produksi Perkebunan adalah sebagai berikut:

  • a. menyusun rencana kerja Seksi Produksi Perkebunan;
  • b. menyusun bahan kebijakan teknis produksi perkebunan;
  • c. merencanakan bahan kebijakan teknis produksi perkebunan;
  • d. merancang bahan kebijakan teknis produksi perkebunan;
  • e. mengembangkan bahan kebijakan teknis produksi perkebunan;
  • f. membuat konsep bahan kebijakan teknis produksi perkebunan;
  • g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis produksi perkebunan;
  • h. menganalisis bahan kebijakan teknis produksi perkebunan;
  • i. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi bidang perkebunan;
  • j. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya bidang perkebunan;
  • k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
  • l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Pasal 44

  1. (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

  1. (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
  1. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

    • a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
    • b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
    • c. penyelenggaraan kegiatan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
    • d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
    • e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 45

Rincian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah sebagai berikut:

  • a. menyusun  rencana  kerja  Seksi  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil

Perkebunan;

  • b. menyusun bahan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • d. merancang bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  • i. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang perkebunan;
  • j. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) bidang perkebunan;
  • k. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang perkebunan;
  • l. menyelenggarakan promosi  produk bidang perkebunan;
  • m. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil bidang perkebunan;
  • n. melaksanakan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  kegiatan  Seksi

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan

  • o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 47

  1. (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  1. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
  1. (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.