HomeBeritaSumbawa Alami Keterbatasan Pupuk Bersubsidi

Sumbawa Alami Keterbatasan Pupuk Bersubsidi

share

Sumbawa Besar, Gaung NTB

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten di NTB yang dijadikan sebagai lumbung pangan nasional, dengan hasil produksi pangan utama berupa padi gabah kering giling (GKG) setiap tahunnya mencapai sekitar 500.000 ton yang dinilai sangat signifikan mendukung ketersediaan cadangan pangan secara nasional, dan tentu hasil yang diperoleh ini tidak terlepas dari kerja keras para petani dalam mengolah areal lahan pertanian yang dimiliki, dengan mendapat dukungan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dan sejumlah fasilitas pendukung pertanian yang dilakukan Pemerintah setiap tahunnya terus berupaya dan berusaha meningkatkannya, termasuk didalamnya penyediaan kebutuhan akan saprodi pertanian dan bibit yang dibutuhkan petani.

Namun disisi lain petani didorong untuk terus meningkatkan produksi hasil pertaniannya, tetapi disisi lain ketersediaan akan pasokan pupuk terutama pupuk bersubsidi yang disiapkan oleh Pemerintah sejauh ini jumlahnya masih terbatas, sementara kebutuhan pupuk dimaksud setiap tahunnya diperlukan dalam rangka mendukung aktivitas penanaman yang dilakukan, sehingga tidaklah heran jika petani cukup banyak yang mengeluh dengan tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan dengan membeli tambahan pupuk diluar (ditoko) dengan harga yang cukup tinggi, karena itu para petani sangat mengharapkan agar jumlah jatah (Quota) pupuk bersusbidi yang diberikan kepada Kabupaten Sumbawa kedepan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan daripada petani Sumbawa itu sendiri.

Bagaimana sich persoalan keterbatasan pupuk bersubsidi ini, berikut komentar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Tarunawan S.Sos M.Si dalam perbincangannya dengan Gaung NTB Minggu (08/10) kemarin menyatakan dan mengakui kalau jatah pupuk bersubsidi dari Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat tani tahun 2017 ini jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan tahun 2016 lalu, dimana tahun lalu Sumbawa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi itu mencapai sekitar 44.000 ton jenis Urea maupun NCK, tetapi tahun ini terjadi penurunan jumlahnya mencapai sekitar 25.000 ton termasuk jatah yang diterima terakhir sebanyak 2.000 ton beberapa hari lalu telah didroping dan dijadikan stock kebutuhan bagi para petani ditingkat Kecamatan terutama dalam mememenuhi akan kebutuhan pupuk dalam menghadapi musim tanam terakhir didaerah ini.

Kenapa jatah pupuk bersubsidi tahun ini jumlah jatahnya untuk Sumbawa mengalami penurunan terang Tarunawan, lebih disebabkan karena faktor keterbatasannya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah sehingga secara nasional termasuk Kabupaten Sumbawa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dimaksud jumlah menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana berbagai kendala yang dihadapi masyarakat tani terkait dengan kebutuhan akan pasokan pupuk untuk mendukung pengelolaan areal lahan pertanian yang dimiliki sangat luas, apalagi dengan adanya penambahan areal luas lahan sekitar 125.000 Ha untuk pengembangan tanaman jagung didaerah ini guna mndukung program tahun 2018 mendatang, tentu berbagai kebutuhan pupuk sangat dibutuhkan petani, dan hal ini telah disampaikan dan dilaporkan kepada Pusat melalui Provinsi, dengan harapan kedepan jumlah jatah pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumbawa dapat ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan petani.

Tarunawan menghimbau kepada masyarakat tani didaerah ini untuk dapat bersabar sekaligus mendorong untuk tetap semangat memanfaatkan dan memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki, dengan tetap mempertahankan produktifitas hasil pertanian sebab Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan Infrastruktur pertanian memalui pembenahan dan pengembangan sejumlah sarana prasarana serta fasilitas penunjang yang dibutuhkan para petani, dan begitu pula kepada seluruh penyuluh dan petugas pertanian yang berada dilapangan (Kecamatan dan Desa) agar terus berupaya maksimal membantu dan mendampingi para petani yang menjadi binaannya, agar apa yang menjadi harapan Pemerintah dan masyarakat itu sendiri dapat diwujudkan dengan baik, ujarnya.